Kamis, 04 April 2013

Catatan Kritis Relasi Provinsi NTT - Pemerintah Pusat


Menimbang Keutuhan Asas Keadilan Sosial dalam Perspektif Relasi Struktur 
Kekuasaan Pusat dan Pembangunan di NTT

Yohanis Oktovianus Rogan
STFK Ledalero

1. Pengantar
Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 serentak menjadi proklamasi bagi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, cita-cita kebangsaan serta filsafat negara Indonesia. Walau pada akhirnya Pancasila Soekarno-lah yang diterima bersama sebagai sebuah konsensus kebangsaan, namun konsepsi dasar yang ia ungkapkan dalam Pancasila bukan merupakan ide-ide baru sebab konsep-konsep dasar kebangsaan seperti yang terungkap dalam Pancasila juga digarisbawahi oleh para orator, diantaranya Mohamad Yamin, Soepomo bahkan Radjiman Wediodiningrat[1]
Bagi Soekarno, Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa seharusnya memikul lima prinsip utama kehidupan bernegara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Konsepsi dasar yang ditelurkan Soekarno ini perlu dilihat dalam sebuah kerangka refleksi panjang nan mendalam  yang ia buat selama masa pengasingannya di Ende dari tahun 1934-1938.[2] Patut dicatat bahwa Pancasila merupakan sintesis dari nilai-nilai luhur yang oleh Soekarno ditemukan dalam diri bangsa dengan pluralitas yang tinggi ini dan dikonfrontasikan dengan pengetahuan akan berbagai macam ideologi dunia dan alam pemikiran barat.[3]
Salah satu asas Pancasila:  kesejahteraan sosial yang oleh Panitia Sembilan[4] dirumuskan mejadi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sedikitnya memuat suatu konsep kesemerataan dalam pembangunan yang sejak awal ingin dicapai di negara ini. Ide kesemerataan pembangunan ini masih terus diteriakan dari seluruh penjuru bangsa ini bahkan sesudah Indonesia merayakan pesta intannya pada tahun 2010 yang lalu. Rupanya masyararat bangsa ini telah menangkap berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan asas keadilan sosial. Pembangunan nasional yang sepatutnya dijadikan alat ukur penerapan asas keadilan sosial dalam kenyataanya telah dijadikan sarana kaum elite untuk mensejahterakan diri sendiri dan kelompoknya. Kalau demikian, sampai sejauh mana peran asas keadilan sosial dalam menjiwai proses pembangunan di tanah air?

Bagian I: Asas Keadilan Sosial
2. Makna Keadilan Sosial Dalam Konteks Pembangunan Nasional
Dalam GBHN yang dirumuskan MPR 1978 ditegaskan:
“Hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma-bhaktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara.”[5]
Pengungkapan asas keadilan sosial seperti yang ditekankan dalam GBHN dan yang dirumuskan MPR 1978 mengandung sebuah pemahaman bahwa bagaimanapun juga keadilan sosial harus mewarnai dan menentukan keseluruhan proses pembangunan.[6] Kesadaran terhadap urgensitas asas keadilan sosial demi kesemerataan pembangunan di tanah air ini tentunya lahir dari sebuah pemahaman akan pluralitas bangsa. Kenyataan akan heterogenitas dan multikulturalitas bangsa ini bukanlah hal yang sepele, justru baik heterogenitas maupun multikulturalitas inilah yang membentuk dan menjadi kekhasan bangsa Indonesia. Jika pluralitas dipandang sebagai unsur perekat hakiki bangsa ini, maka perlu ada sebuah kekuatan untuk melindunginya. Kekuatan itu tidak lain adalah keadilan demi kesejahtetaraan seluruh lapisan masyarakat.
Dengan mengusung butir keadilan sosial dalam dasar negara Indonesia, sesungguhnya Soekarno hendak mempertegas satu pengertian utama dari tujuan pembentukan sebuah negara yakni penciptaan kesejahteraan bagi seluruh warga dalam segala dimensi kehidupannya.[7] Dimensi kehidupan yang dimaksud Soekarno menyata lewat kesemerataan pembangunan yang dirancangkan pemerintah. Walau demikian patut dipahami bahwa keadilan sosial tidak berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat harus mendapat bagian yang sama. Kesemerataan yang dimaksudkan oleh asas keadilan sosial bukanlah sebuah kesemerataan mutlak sebab dalam kemajemukan bangsa Indonesia, kesamaan mutlak adalah sebuah pembatasan aktualisasi diri serta penghapusan identitas masing-masing etnis. Prinsip keadilan sosial harus dijelaskan sejauh ketidaksemerataan dalam pembangunan menguntungkan pihak yang paling lemah.[8] “...hal ini tidak berarti bahwa yang lemah tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, malainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya.”[9] Sebab suatu kebersamaan yang sejahtera tidaklah ditandai dengan pengambilan seluruh kebijakan oleh pemerintah, melainkan oleh tanggung jawab bersama dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik.
“Berbicara tentang keadilan sosial ada tiga prinsip yang harus diperhatikan ialah keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa dan keadilan atas dasar kebutuhan.”[10] Dalam konteks bangsa Indonesia yang notabene adalah negara berkembang, keadilan atas dasar kebutuhan patut mendapatkan prioritas utama. Dengan kenyataan bahwa kemiskinan masih mendominasi panggung sosial-politk bangsa ini, maka bangsa yang mengusung asas keadilan sosial ini perlu memberikan perhatian yang serius agar pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat bisa berjalan sewajarnya. Kebutuhan pokok tidak hanya menyangkut kebutuhan biologis saja tetapi dinamis sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan sosial dalam sebuah masyarakat (termasuk di dalamnya penghormatan terhadap HAM, pen).[11] Sekali lagi ingin ditekankan bahwa perhatian yang diberikan negara kepada setiap warganya tidak dimaksudkan untuk melemahkan daya juang masyarakat, tetapi untuk mendorong daya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan kehidupannya, karena itu unsur pemenuhan kebutuhan pokok yang didistribusikan tidaklah selalu barang konsumsi tetapi barang-barang produksi. Hal ini perlu ditekankan sebab sampai saat ini Indonesia mengusung sistem pemerintahan demokrasi-representatif, itu artinya para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen memikul tanggung jawab utama untuk mendengarkan dan melaksanakan aspirasi masyarakat. Patut diperhatikan bahwa bahaya yang mungkin muncul adalah penolakan terhadap aspirasi rakyat dengan hanya mengedepankan kepentingan kaum elite penguasa atau kepentingan kelompok masyarakat tertentu atau yang lebih fatal menimbang aspirasi dari sudut mayoritas-minoritas. Jika hal ini sampai terjadi maka ketimpangan dalam masyarakat akan menyebabkan ketimpangan dalam seluruh bangsa, bahkan akan sangat berpengaruh terhadap mengendornya kekuatan dan eksistensi keadilan sosial sebagai dasar negara.
3. RI di atas Konsep Keadilan Sosial
Salah satu konsep penting keadilan sosial yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah konsep pembangunan yang merata. Pada kenyataannya, pembangunan yang adil menuntut sebuah distribusi kekuasaan yang adil pula. Distribusi kekuasaan yang adil ini menuntut dibongkarnya tendensi penguasaan mutlak segala bentuk kebijakan pembangunan nasional yang menyepelekan peran masyarakat sebab kecenderungan pemutlakan ini menjadi cikal-bakal perendahan martabat asas keadilan sosial yang berujung pada ketimpangan pembangunan di mana kaum elite yang adalah kaum minoritas-lah yang manikmati hasil pembangunan sementara masyarakat sebagai yang mayoritas diabaikan begitu saja.
Cukup pantas jika dikatakan bahwa pola pemerintahan mencerminkan keadaan suatu bangsa secara keseluruhan. Pemerintahan yang  totaliter hampir pasti identik dengan keamanan semu, bahwa secara kasat mata semua proses pembangunan bisa berjalan lancar tetapi sebenarnya pembangunan tersebut bukan merupakan pilihan masyarakat melainkan bukti bahwa dominasi pemerintah masih terlalu besar sampai-sampai menngaburkan hak masyarakat untuk menuntut keadilan. Sebaliknya pemerintahan yang demokratis bisa memancing keaktifan masyarakat untuk ikut terlibat baik dalam membentuk kebijakan-kebijakan publik, mengusulkan ide-ide pembangunan maupun dalam pengontrolan. Keaktifan masyarakat ini bisa menjadi kunci kesuksesan pembangunan dan persis hal inilah yang diharapkan dari penerapan demokrasi Indonesia.
A.Suryawasita SJ memberikan penekanan antara hubungan kekuasaan dengan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan bersama dalam konteks bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa
“Pengaturan dan koordinasi seluruh kegiatan warga masyarakat tersebut akan menentukan dengan sendirinya sistem pembagian hasil-hasil produksi kegiatan warga masyarakat. berbicara tentang keadilan sosial adalah berbicara tentang sistem distribusi segala produksi yang dihasilkan oleh masyarakat. Maka masalah keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari masalah kekuasaan. Dengan kata lain sistem distribusi segala produksi yang dihasilkan masyarakat tidak dapat dipisahkan bahkan mencerminkan sistem distribusi kekuasaan... .kalau pembagian hasil produksi ditentukan oleh struktur kekuasaan, maka golongan atau kelas dalam satu masyarakat akan mendapat pembagian hasil sejauh memiliki kekuasaan. Tanpa adanya kekuasaan, kepentingan mereka akan diabaikan...”[12]
Penekanan yang dimaksudkan A. Suryawasita ini bertitik pangkal dari sistem pemerintahan demokrasi Indonesia. Sesungguhnya ia ingin mengkritisi pendistribusian hasil pembangunan yang ada dengan pola pemerintahan yang dianut di negara ini. Catatan kritis beliau parlu ditelisik lebih lanjut sebagai aspek pembanding bagi peran asas keadilan sosial di negara kita ini. Kekuatan penguasa akan sangat mendominasi ketika kontrol dari rakyat tidak lagi berfungsi secara baik. Dalam hal ini kecenderungan ini bisa saja  membengkokan peran masyarakat dalam pembangunan yang sebenarnya adalah subjek dan objek pembangunan kepada posisi netral dalam artian tidak memiliki hak sama sekali dalam merancang, mengkritisi dan mengecap hasil pembangunan. Presiden Soeharto juga menegaskan hal yang sama: “Kesadaran yang demikian akan tumbuh, (kesadaran untuk aktif dalam pembangunan bersama-pen.)... .apabila tujuan dan arah pembangunan itu rakyat sendiri yang menentukannya... .Untuk melaksanakan pembangunan dituntut dua persyaratan yang mutlak yang harus dipenuhi. Pertama adanya tekad bulat tak tergoyahkan dari seluruh bangsa untuk melaksanakan pembangunan itu...”[13]
Bangsa Indonesia di atas konsep keadilan sosial sesungguhnya merujuk kepada cita-cita pembangunan bersama atas dasar keadilan. Presiden Soeharto dalam amanatnya pada Pembukaan RAKER Gubernurnur Kepala Daerah Seluruh Indonesia pada tanggal  6 Februari 1947 di Jakarta menegaskan: “ Karena itu berulangkali saya tegaskan, bahwa pembangunan ekonomi adalah alat untuk mempernbaiki kesejahteraan umum. Ia malahan adalah alat yang mutlak...”[14] Sekalipun dalam kenyataannya pembangunan dalam rezim Soeharto tidak mencerminkan idealisme masyarakat Indonesia, namun dari amanat yang beliau sampaikan dapat dipetik hal positif bagi arah pengembangan bangsa ini. Pembangunan ekonomi adalah alat mutlak untuk memperbaiki kesejahteraan paralel dengan ide keadilan sosial yang harus ditegakan.
Perjalanan bangsa yang besar ini dalam kurun waktu 77 tahun memberikan gambaran besar akan masih adanya usaha getol baik dari pihak pemerintah selaku wakil rakyat maupun dari pihak masyarakat sendiri selaku subjek dan objek dari pemerintahan demokrasi dalam memperjuangkan pembangunan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Redem Kono memberikan penilaian sangat negatif terhadap kenyataan pelaksanaan asas keadilan sosial bagi perkembangan pembangunan nasional: “ Dalam pemerintahan SBY, alih-alih hendak menegakan keadilan, pemerintah justru semakin menciptakan kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”[15] Sekalipun kenyataan yang disoroti ini benar untuk satu sisi, namun di sisi lain tetap bisa dilihat usaha KPK yang ingin memberikan pencerahan bagi pelaksanaan politik pembangunan di Indonesia. Ini berarti masyarakat di Indonesia masih mampu memainkan peranannya dalam kancah perpolitikan bangsa sebagai pengontrol kebijakan pemerintah.
Bagian II Relasi Struktur Kekusasaan Pusat dan Pembangunan di NTT  
4. NTT-Pemerintah Pusat: Relasi Plasenta-Janin atau Pengerukan?[16]
Propinsi  NTT pada awal kemerdekaan Indonesia mengambil tempatnya dalam Negara Indonesia Timur yang digagaskan oleh van Mook. Kenyataannya wilayah Indonesia Timur dalam peta perpolitikan bangsa ini memiliki peranan penting dalam usaha menggagalkan legitimasi ide negara Islam yang muncul dalam perumusan Piagam Jakarta. Letuharhary atas nama seluruh masyarakat Indonesia Timur menyatakan keberatannya atas perumusan asas ketuhanan yang sangat berbau islamisasi,[17] padahal asas ketuhanan yang digagaskan sebagai dasar negara Indonesia lebih bersifat etis daripada teologis. Kekuatan yang diperlihatkan oleh masyarakat wilayah Indonesia Timur ini sebenarnya memperlihatkan bahwa Indonesia Timur dalam kancah perpolitikan bangsa ini memiliki posisi tawar dan harus selalu diperhitungkan oleh pemerintah pusat sebagai entitas bangsa dan negara Indonesia.
Akan tetapi, dalam skala yang lebih kecil dari Indonesia Timur yaitu NTT, perlu dicatat bahwa hingga kini, NTT tidak memiliki posisi cukup tawar yang bisa mengangkat kedudukannya di panggung perpolitikan bangsa. Tidak ada isu yang cukup menggigit di wilayah ini, tidak ada cukup kebudayaan khas yang bisa dipertontonkan baik kepada publik bangsa ini maupun dalam skala yang lebih luas, tidak ada cukup sumber daya alam dan manusia serta hasil produksi yang membuat para investor melirik untuk menjalin relasi dengan pemerintah daerah selain beberapa sumber daya alam yang hendak dikeruk secara tidak bertanggungjawab demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dalam catatan Budi Kleden, kekuatan tawar daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur muncul karena hilangnya rasa persatuan sebagai bagian dari wilayah Indonesia Timur. Alih-alih berusaha memperkuat kembali identitas daerah sebagai bagian dari wilayah Indonesia Timur, masing-masing daerah malah sibuk memperhatikan kepentingannya.[18]
Dengan kenyataan posisi yang tidak cukup tawar ini, pemerintahan pusat hanya melihat NTT dengan sebelah mata. Berbagai kebijakan pemerintah pusat semakin membuka mata masyarakat lokal akan betapa jauhnya para pengambil keputusan dari masyarakat yang memiliki kebutuhan tertentu.[19] Padahal, kemerdekaan yang diproklamasikan adalah kemerdekaan untuk seluruh bangsa bukannya hanya untuk golongan-golongan tertentu. Hal ini mengandung artian bahwa untuk selanjutnya proses kehidupan sosial, ekonomi dan politik ditata demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Kehidupan masyarakat yang menggambarkan ketidakadilan sosial tampak dari jurang pemisah yang demikian besar antara yang kaya dan yang miskin.[20] Di satu pihak, masyarakat NTT memiliki sejumlah wakil yang sepatutnya bisa dipercaya untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi rakyat baik itu pada tingkat provinsi maupun nasional. Dewan Perwakilan Daerah yang terbentuk sejak pemilu tahun 2004[21] memperjelas makna kebersamaan dari negara yang diproklamasikan dengan Pancasila sebagai cita-cita nasional.[22]  Namun di pihak lain itu, belum sepenuhnya para wakil rakyat itu memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Rakyat yang tidak memahami alur perpolitikan bangsa “dimangsa” oleh para wakilnya. Kenyataan ini  melahirkan pertanyaan: Dengan bentuk seperti apakah masyarakat NTT menjalin relasi dengan struktur pemerintahan pusat, apakah itu relasi plasenta-janin atau sebuah pengerukan?
 Berbicara seputar keadilan sosial mencakup di dalamnya sebuah unsur penting yakni kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti pemenuhan akan apa yang menjadi hak dan kebutuhan seluruh masyarakat. Fokus dari sebuah pembangunan yang adil adalah terpenuhnya apa yang menjadi kebutuhan bersama seluruh masyarakat. Kalau demikian, unsur apakah yang dapat dipakai sebagai pembatas antara kebutuhan umum dan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu? Dr. Budi Kleden memberikan distingsi yang sangat jelas akan kebutuhan umum dan kebutuhan individu. Pada dasarnya, yang umum selalu dibangun dari yang khusus. Sebab itu yang umum perlu didefenisikan dari hal-hal fundamental yang ada pada yang khusus. Hal-hal paling fundamental yang dimiliki setiap masyarakat  adalah hak asasinya sebagai manusia. Dengan batasan ini, menjadi jelas bahwa pemenuhan kebutuhan umum selalu berprinsip pada penghormatan terhadap HAM. Kesejahteran umum diukur berdasarkan pemenuhan HAM setiap warga sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.[23]
Dengan kaca mata HAM ini, bisa dinilai segala bentuk kebijakan pembangunan dari pemerintah dan akibatnya bagi masyarakat seperti di NTT ini. Beberapa kasus yang dialami masyarakat NTT, mencerminkan perendahan atas HAM sekaligus memperjelas hubungan pengerukan yang sedang dijalin pemerintah baik dalam tingkat pusat maupun dalam tingkat propinsi. Sebuah contoh kasus yakni rencana penambangan emas di Pulau Lembata. Sejak awal masyarakat Lembata menolak usaha penambangan itu sebab mereka yakin bahwa dengan memberikan tanah mereka kepada para penambang, mereka akan kehilangan lahan hidup bahkan tidak mustahil mereka akan menjadi tamu di tanah mereka sendiri. Terhadap aspirasi masyarakat ini, pemerintah berdalih bahwa usaha penambangan emas bertujuan untuk menaikan kesejahteraan hidup.[24] Hal yang patut dipertanyakan adalah apakah ada kesejahteraan hidup yang dibangun atas dasar pelecehan terhadap HAM bukankah hal itu jutru menginjak-injak asas keadilan sosial?
Bagian III Jalan Menuju Keutuhan Penerapan Asas Keadilan Sosial
5.  Demokrasi-Partisipasi Politik
Dalam konsepnya tentang sebuah negara yang ideal, Jean Jacques Rousseau, seorang filsuf Perancis dengan tegas mengemukakan prinsip kedaulatan rakyat. Konsepsinya ini berangkat dari kritikannya terhadap bentuk pemerintahan Raja Louis yang mengabsolutisasi segala bentuk kuasa dan kewenangan ke dalam pemerintahannya. Ia bahkan berani berujar: “l`├ętat est moi!” [“Negara itulah aku!”]. Bagi seorang  Rousseau ungkapan ini adalah bentuk pengurungan baru terhadap kebebasan semua orang. Padahal saat itu, suatu masa baru dalam dunia filsafat telah dimulai: zaman akal budi yang cerah (aufklaerung-pen.). Rousseau mengajukan bentuk kedaulatan rakyat sebagai bentuk pemerintahan ideal dalam negara Perancis. Negara dengan konsep kedaulatan rakyat ini mengandung sebuah pemahaman bahwa yang berdaulat atas rakyat adalah rakyat itu sendiri. Dengan ini ia hendak mengatakan bahwa hukum sah atas masyarakat lahir dan ditetapkan oleh rakyat. Kehidupan bernegara diatur langsung oleh apa yang ia sebut kehendak rakyat. Tak ada satu orangpun yang berhak menyebut diri sebagai pemimpin termasuk seorang raja.[25]
Akan tetapi dari pernyataan Rousseau ini lahir sebuah pertanyaan: Apakah memang ada satu- kesatuan makhluk yang bernama kehandak rakyat? Bukankah rakyat itu sendiri memiliki kehandaknya masing-masing? Terhadap pertanyaan ini Rousseau tidak langsung memberikan jawabannya. Jawaban yang ia berikan sudah terpatri dalam teori demokrasinya mengenai kehendak umum.menurutnya sejauh masyarakat tidak sanggup membentuk kehendak umum, maka negara ideal yang ia konstruksikan tidak akan pernah terwujud. Masyarakat itu sendiri perlu sadar bahwa hal yang perlu dibangun dalam negara demokrasi adalah sebuah kehendak umum; kehendak yang mewakili kebutuhan seluruh rakyat sekaligus melindungi rakyat dari segala bentuk ketidakadilan. Undang-undang yang berlaku harus dibangun atas dasar kehendak umum. Rakyatlah yang harus berkumpul untuk menggariskan kehendak umum itu dalam sistematisasi sebuah perundangan. Kehendak rakyat itulah hukum yang berlaku. Dengan argumen ini, Rousseau telah melahirkan konsep republik: urusan umum. Konsep republik digunakannya untuk melawan kezaliman monarki absolut yang berujung pada pemerintahan tiran.[26]  
Sekalipunn pada akhirnya konsep res republica Rousseau jatuh pada pemutlakan kehendak rakyat yang menasung baik segala bentuk konstitusi atau undang-undang dasar maupun kuasa perwakilan rakyat yang hadir dalam fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif namun hal ikhwal yang tercermin dari ide negara demokrasi yang disebutnya republik ini adalah soal keadilan sosial. Kedaulatan rakyat harus selalu berujung pada keadilan sosial sebab rakyat sendirilah yang menentukan arah pembangunan bersama. Lembaga pemerintahan ditunjuk rakyat sebagai pelaksana kehandak rakyat, karena itu mereka tidak berhak mengubah apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Lembaga pemerintahan itu ada hanya supaya suatu negara bisa berjalan normal. Mereka berhak memerintah sebab rakyatlah yang memilih mereka untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Tentu saja pemilihan itu harus berdasarkan suatu kualifkasi kecakapan yang memadai.
Ide negara demokrasi-representatif Indonesia bukan sebuah hal asing yang baru ditemukan pada akhir masa orde baru. Reformasi kebangsaan tidak menjadi “ibu kandung” bagi gagasan negara demokrasi-representatif. Sekalipun sepak terjang perwujudan ide negara demokrasi-representatif ini pernah terbentur bahkan tereliminasi pada sistem pemerintahan totaliternya  Soeharto atau bahkan jauh sebelum itu pada saat Indonesia coba mengusung sistem pemerintahan yang menamai negara Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau juga sistem demokrasi terpimpin, namun sistem pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial-lah yang dicetuskan Soekarno dan menjadi dasar negara Indonesia. “Partisipasi rakyat mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik adalah makna Proklamasi Kemerdekaan, dan hanya dalam arti itu rakyat batu sungguh merdeka tidak dijajah.”[27]
Kenyataannya konsep negara demokrasi-representatif murni adalah konsep negara yang terlampau ideal. Tidak ada sebuah negara yang sungguh-sungguh dibangun atas dasar kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, termasuk sekalipun negara tersebut dibangun dengan sebuah cita-cita yang begitu luhur. Bangsa Indonesia yang sejatinya dibangun atas dasar perasaan senasib dan sepenaggungan pun kini melupakan rakyatnya yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Untuk mengusahakan keutuhan asas keadilan sosial, maka kini perlu dilakukan pembenahan. Pembenahan itu pada hemat penulis bukan pertama-tama ditujukan untuk sistem pemerintaha yang tengah dibangun di bumi persada; Indonesia ini, tetapi yang diutamakan adalah pembenahan pada mental rakyat. “Sebab struktur sosial yang adil akan tercipta hanya kalau warga masyarakat, seluruh rakyat ambil bagian dalam pengambilan keputusan keputusan-keputusan politis. Partisipasi rakyat adalah syarat ditegakkannya keadilan sosial.”[28] Oleh sebab itu beberapa jalan pembenahan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam konteks seluruh masyarakat Indonesia dan secara khusus masyarakat NTT sebagai berikut:
Pertama, menghidupkan berbagai macam elemen pembangun kebijakan dan kritik publik seperti surat-surat kabar dan aksi demo yang bisa mengangkat masalah-masalah aktual yang disertai kemungkinan bagi masyarakat untuk memberikan opini publik. Baik media cetak, media elektronik maupun berbagai bentuk aksi demo adalah sarana paling akurat untuk “mencetak” masyarakat yang kritis. Dari kemungkinan-kemungkinan ini, bisa lahir mental-mental pengkritik yang sungguh objektif terhadap segala realitas. Hal ini penting agar segala kebijakan dan pelaksanaan program pemerintahan bisa sejalan dengan prinsip demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Kedua, meningkatkan solidaritas antarwarga. Sejarah mencatat peran penting Negara Indonesia Timur dalam kancah perpolitikan bangsa. Posisi tawar NIT membuat pemerintah sadar akan keberadaan masyarakat di luar Pulau Jawa. Negara Indonesia bukan hanya melingkupi Pulau Jawa, karena itu perhatian pemerintah tidak boleh hanya terpusat pada masyarakat di Pulau Jawa. Masalah kurangnya perhatian pemerintah akan masyarakat di luar Pulau Jawa terjadi karena kurang adanya solidaritas antarwarga. Jika sekarang  dibentuk kelompok-kelompok solidaritas masyarakat atas dasar pertimbangan budaya dan geografis, maka tentunya kelompok-kelompok itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersatu dan menyuarakan aspirasinya.
Pembentukan kelompok-kelompok ini tidak dimaksudkan sebagai lembaga tandingan yang ingin merobohkan persatuan Indonesia, melainkan lebih sebagai elemen kritik dan penyuara ketidakpuasan mayarakat. Bentuk yang paralel dengan kelompok solidaritas ini adalah pemerintahan otonon. Tujuan dari pemerintahan otonom adalah selain tercapainya kesejahteraan bersama karena kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak hidupnya dan membangun kemandirian serta partisipasi rakyat dalam pembangunan tetapi juga sebagai penyuara kebutuhan masyarakat pada tingkat daerah otonom.
Ketiga, kemampuan selektif dalam memilih wakil raykat. Sepatutnya masyarakat memilih para pemimpinnya dari pertimbangan yang objektif. Pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang menghormati pluralitas dan mendukung demokratisasi bangsa ini. Pengakuan akan hak dan keberadaan masyarakat di NTT hanya dimungkinkan oleh sebuah pemerintahan yang memiliki illim demokrasi. Iklim ini dengan sendirinya akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Profil seorang pemimpin yang demikian tampat dari keuletan dan kerja kerasnya dalam memperjuangkan hak dan keadilan bersama.[29] Sebagai antisipasi jika pemimpin terpilih ternyata megkhianati demokrasi bangsa, maka elemen kritik pubil harus menjalankan fungsinya. Masyarakat cerdas adalah masyarakat yang mampu menilai dan mengkritisi kebijakan pemerintahnya. Warga yang cerdas sadar akan perannya sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.[30]  
6. Penutup
Bangsa Indonesia identik dengan bangsa yang plural. Sekian banyak etnis, kultur dan sistem kepercayaan bersatu di bawah panji Nusantara. Dengan kekhasan pluralitas etnis, kultur dan sistem kepercayaan yang sangat kuat ini, bangsa Indonesia hendak membangun suatu sistem pemerintahan yang demokratis; sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan ini mengusung asas keadilan sosial yang berlaku bagi segenap masyarakat tanpa pandang bulu. Keadilan sosial yang dibangun bertujuan bukan hanya demi pembangunan yang merata tetapi lebih dari itu sebagai instrumen untuk melanggengkan perjuangan atas nama hak asasi manusia. Justru karena perjuangan ini menyangkut esensi setiap manusia, maka perjuangan tersebut masih menyisakan tugas panjang yang harus dilanjutkan.
Perjuangan atas nama keadilan sosial adalah sebuah perjuangan yang begitu kompleks, melibatkan hampir semua elemen masyarakat. Dari sebab itulah perlu ada sebuah pembaharuan universal dalam berbagai bidang hidup bersama. Harus selalu disadari bersama bahwa perjuangan menegakan kembali asas keadilan sosial melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Selain bahwa kebijakan-kebijakan umum yang dikeluarkan pemerintah harus selalu dijiwai semangat keadilan dan solidaritas yang tinggi, aspek kritis masyarakat juga dibutuhkan dalam mengontrol pengambilan kebijakan-kebijakan tersebut. Pemahaman ini kiranya selalu menjiwai hidup dan usaha masyarakat bangsa ini untuk bersama-sama membaca dan mengusahakan peluang pembangunan yang adil, jujur sekaligus berperikemanusiaan.


DAFTAR BACAAN

Kleden, DR. Budi, SVD. Kampung Bangsa Dunia. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, cet. II, 2008.
Krissantono (ed). Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi     Centre for Strategic and International Studies, cet. I, 1976.
Suryawasita. A, SJ. Asas Keadilan Sosial. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, cet. I, 1989.
Suseno, Franz Magnis. Filsafat Ilmu Kritis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
Seribuku VOX 56/01/2012. Membincangkan Pancasila: Dasar, Ideologi dan Falsafah Negara. Yogyakarta: Percetakan Moya Zam Zam Printika. 2012.





[1] Redem Kono, “Melacak Pancasila: Bertarung Melawan Amnesia (VOX Seri 56/01/2012), (Yogyakarta: Moya Zam-Zam Printika, 2012), hlm. 47.
[2] Willy Gaut, “Menjejaki Hakikat dan Mempertegas Fungsi Pancasila (VOX Seri 56/01/2012), (Yogyakarta: Moya Zam-Zam Printika, 2012), hlm. 24.
[3] Redem Kono, op.cit., hlm. 48-49.
[4] Panitia Sembilan yang dibentuk secara khusus untuk menelaah gagasan Pancasila Soekarno dan mensistematisasikannya ke dalam rumusan formal beranggotakan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subardjo, Maramis, Soekarno, Kyai abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosujoyo dan Haji Agus Salim. (Willy Gaut, op.cit., hlm. 25.)
[5] A. Suryawasita SJ, Asas Keadilan Sosial, (Yogyakarta:   Penerbit Kanisius, 1989), hlm. 13.
[6] A. Suryawasita SJ, loc.cit.
[7] Willy Gaut, loc.cit.
[8] A. Suryawasita SJ, op.cit., hlm. 13-14.
[9] Krissantono (ed), Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila, (Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and International Studies, 1976), hlm. 70.
[10] A. Suryawasita SJ, op.cit., hlm. 26.
[11] Ibid., hlm. 31.
[12] Ibid., hlm. 15.
[13] Krissantono (ed), op.cit., hlm 74.
[14] Ibid., hlm 76.
[15] Redem Kono, op.cit., hlm. 58.
[16]Judul subbahasan ini mengambil salah satu judul subbahasan Dr. Budi Kleden SVD dalam pembahasan beliau tentang NTT dan Indonesia Timur, akan tetapi penulis merefleksikan isi dari judul subbahasan ini.secara berbeda dengan hal yang ditekankan beliau dalam tulisan aslinya. Dr. Budi Kleden SVD, Kampung-Bangsa-Dunia, (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2006), hlm. 52-63.
[17] Dr. Budi Kleden SVD, op.cit., hlm. 42-43.
[18] Ibid., hal 53.
[19] Ibid., hal 52.
[20] A. Suryawasita, op.cit., hal.57-58.
[21] Dr. Budi Kleden SVD, op.cit., hal. 75.
[22] . A. Suryawasita, loc.cit.
[23] Dr. Budi Kleden SVD, op.cit., hlm. 76-79.
[24] Ibid., hlm. 80.
[25] Franz Magnis Suseno,  Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992),  hlm. 79-81.
[26] Ibid.
[27] A. Suryawasita, loc.cit.
[28] Ibid., hlm. 59.
[29] Dr. Budi Kleden SVD, op.cit., hlm. 64.
[30] Ibid., hlm. 31-32

2 komentar:

  1. Yohan..bagus benar tulisanmu. Saya bisa minta copy flash ya. Redem Kono

    BalasHapus