Senin, 27 Mei 2013


DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF PENYEMPURNAAN GAGASAN FILSAFAT POLITIK J.J. ROUSSEAU
 

Yohanes Oktovianus Rogan
STFK Ledalero

PENGANTAR
Doktrin Rousseau tentang Volonté Générale (Kehendak Umum) merupakan inti dari kerangka filsafat politiknya yang muncul sebagai bentuk kritik sekaligus jalan tengah dalam menghadapi absolutisme Raja Louis XIV dari Perancis.[1] Rousseau yang hidup dalam masa pencerahan (Aufklaerung, pen.) dengan sangat gigih kembali melontarkan kritik-kritik tajam kepada para filsuf abad pencerahan yang sangat mendewakan kemajuan akal budi manusia. Menurutnya,”... di balik kemajuan akal budi manusia tersimpan momok yang besar. Kemajuan sama sekali tidak memurnikan moralitas manusia, sebaliknya mengkorupsikannya.”[2]
Pemikiran Rousseau yang dengan tegas menolak pendewaan terhadap kemajuan akal budi manusia ini, menelurkan konsep retour á la nature (kembali ke alam) yang pada intinya bertujuan untuk mengarahkan pandangan semua manusia kepada kesadaran akan tendensi kebaikan moral alamiah manusia. Perbedaan presepsi antara Rousseau dengan para filsuf abad pencerahan inilah yang mengantarnya menjadi motor Gerakan Romantik (Romantisme) yang juga adalah “gerakan tandingan” terhadap arus pencerahan.[3] “Tiga inspirasi dasar Gerakan Romantik waktu itu, yakni penilaian kembali atas alam, penghargaan yang tinggi atas perasaan dan fantasi dan pemahaman baru atas individu...”[4]  
Volonté Générale Rousseau ini juga manjadi cikal-bakal cita-cita demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan hak setiap individu di atas segalanya. Demokrasi Rousseau bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari kondisi teralienasi atas hak-hak asasinya. Konsep negara sebagai res republica (urusan umum) adalah pengejawantahan dari doktrin kehendak umum yang kemudian menjadi bentuk pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” inilah yang juga menjadi sisitem pemerintahan yang berlaku di negara ini. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem pemerintahan demokrasi kedaulatan rakyat Rousseau. Para founding fathers bangsa ini telah menemukan praktik hidup yang menjunjung kedaulatan rakyat dalam sejarah kebudayaan bangsa ini, bahkan, para founding fathers menyadari berbagai ketimpangan dalam konsep demokrasi Rousseau. Kesadaran ini melahirkan cita-cita untuk menjadikan demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Perancis. Tanpa disadari gagasan demokrasi deliberatif Indonesia menjadi titik kulminasi dan penyempurnaan gagasan filsafat politik J.J. Rousseau. Kenyataan ini jugalah yang mendorong penulis untuk mengungkapkan perbedaan antara keduanya sekaligus memberikan penegasan akan keluhuran konsep demokrasi permusyawaratan Indonesia.

BAGIAN I GAGASAN FILSAFAT POLITIK J.J. ROUSSEAU
TEORI KEHENDAK UMUM[5]
Dasar pemikiran Rousseau bergerak dari kondisi tertekan yang dialami masyarakat Perancis pada abad 18 akibat absolutisme dan totalitarisme pemerintahan Raja Louis XIV. Keberanian yang ditunjang oleh sikap kritisnya ini mulai bertumbuh katika pada usia 16 tahun Rousseau beranjak meninggalkan Jenewa menuju Torino. Di Torino, Rousseau mengecap pendidikan atas jasa Madame de Warens, seorang janda yang beragama katolik. Sekalipun pengembangan kehidupan intelektual bersama Madame de Warens tidak dilalui dalam sebuah pendidikan formal-sistematis, namun karena minat baca Rousseau yang tinggi, ia mampu untuk mendekatkan diri serta bergumul dengan pemikiran-pemikiran para filsuf terkenal.[6] Dari Torino, Rousseau berpindah ke Paris pada tahun 1724. Di Paris ia terhitung sebagai seorang pemikir berpengaruh dan di sana jugalah ia berjumpa dengan kelompok ensiklopedis. Kelompok ini berjuang untuk menggabungkan seluruh pengetahuan ke dalam wadah ilmiah yaitu ensiklopedi. Ketika bergabung dalam kelompok les philosophes, Rousseau mulai melontarkan ide-ide dalam tulisan-tulisannya yang ternyata berseberangan dengan konsep filosofis Francis Bacon[7] yang menjadi dasar pijak kerangka pemikiran kelompok les philosophes ini.[8]
Teori Kehendak Umum pertama kali ia cetuskan dalam karyanya The Social Contract[9] yang terbit pada tahun 1763.[10] Rousseau mengawali bukunya ini dengan mengedepankan dua kondisi manusia sebagai pribadi alamiah dan pribadi sosial. Dalam kerangka pemikiran Rousseau, keadaan alamiah adalah keadaan asali di mana manusia mewujudkan diri sebagai manusia yang bebas dan otonom. “Moralitas yang tidak dibuat-buat justru ditemukan dalam manusia yang masih alamiah.”[11] Sedangkan keadaan sosial adalah keadaan artifisial yang lahir karena tuntutan kompleksitas kebutuhan manusia yang tidak dapat dicapai individu dalam keadaan alamiah. Hal yang menandai keadaan sosial sekaligus yang membedakannya dari keadaan alamiah manusia adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Rousseau lalu menemukan bahwa ternyata di balik semua kemajuan akal budi dan teknologi itu, manusia mengalami degradasi nilai yang mengantarnya kepada konflik antarpribadi dan antarkelompok.[12]
Untuk mempertegas konsepsinya ini, Rousseau mencoba untuk menampilkan kembali sejarah perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman no maden yang primitif lalu masuk ke dalam zaman logam dan perak. Keadaan alamiah manusia yang kuat mengakar dan yang menjadi hakikat eksistensi asali manusia pada zaman no maden mulai diganggu kemapanannya ketika akal budi manusia yang teologis berkembang menjadi sangat metafisis. Pada zaman logam dan perak, manusia mulai mengenal konsep “harta milik”. Situasi ini lalu berkembang menjadi semakin parah, jurang semakin lebar dan ketidaksetaraan semakin tajam dan persis hal inilah yang menyebabkan lahirnya masyarakat politis yang dibangun di atas dasar ketidaksetaraan. Masyarakat politis yang demikian hanya akan memunculkan absolutisme yang berujung pada tirani pemerintahan.[13]
Walau demikian, menurut Rousseau, keadaan alamiah manusia tidak pernah bisa disapih seutuhnya dari keadaan sosialnya. Kemajuan karya akal budi dan teknologi tetap menjadi kebutuhan pokok setiap individu. Namun urgensitas kemajuan akal budi dan teknologi tidak berarti mengesampingkan moralitas yang perlu diinternalisasikan ke dalam setiap pribadi secara utuh pula. Hal ini berarti perlu ada sistesis yang dibuat sebagai fusi bagi kedua keadaan manusia itu secara seimbang. “Secara afirmatif, sintese memungkinkan adanya rekonsiliasi, kelekatan relasi antara dua keadaan itu.”[14] Namun demikian sintese yang dimaksudkan Rousseau adalah menghadirkan kembali moralitas, otonomi dan kebebasan sebagai kualitas-kualitas dari keadaan alamiah manusia ke dalam realitas sosial manusia. Sintese yang demikian akan terimplementasi dalam masyarakat sipil, dalam hal ini negara. Negara dalam perspektif Rousseau, tidak dibangun atas dasar interese dan kepentingan masing individu melainkan terarah dan berkenaan dengan kehendak umum.[15]
Jean Jacques Rousseau menjelaskan di dalam kehidupan alamiahnya manusia hidup secara polos dan mencintai diri secara sepontan di mana manusia belum melakukan pertikaian melainkan keadaan aman dan bahagia. Pada keadaan ini manusia hidup hanya di dalam pemenuhan kebutuhan pribadinya. Tetapi pada akhirnya keadaan alamiah manusia tidak dapat dipertahankan kembali jika setiap manusia tidak dapat lagi mampu mengatasi keadaan dalam menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu perubahan pola kehidupannya, yakni membentuk suatu kesatuan dengan menghimpun diri bersama orang lain.[16]
Kehendak umum itu sendiri dibangun melalui sebuah proses seleksi yang panjang. Kehendak umum dibangun atas dasar kehendak khusus, volonté párticuliéré. Proses berkehendak di dalam sebuah negara ideal Rousseau berlangsung secara bertahap. Pada dasarnya, kehendak yang ada dalam masyarakat bersifat pluralis di mana setiap individu hadir dengan kepentingannya yang berbeda-beda. Kehendak-kehendak khusus dari setiap individu ini kemudian terakumulasi menjadi kehendak umum. Persamaan dari kepentingan-kepentingan setiap individu itulah yang diangkat menjadi kepentingan umum. Dari sini dapat dipahami kerangka pemikiran Rousseau yang melihat kehendak umum itu sebagai forma tertinggi sebuah negara sekaligus landasan hukum bagi setiap individu untuk mengekspresikan dirinya.[17]
Walau demikian, menurut Rousseau, terbentuknya kehendak umum sebagai basis negara alternatif, tidak secara otomatis mengeliminasi segala individuaitas setiap individu yang mengikat kontrak dalam sebuah negara. Dalam negara ideal Rousseau, individualitas yang satu diperjumpakan dengan individualitas yang lain sekaligus diangkat, diarahkan kepada sesuatu yang melampaui individualitas itu yakni sosialitas, negara. Itu artinya, dalam negara ideal Rousseau tercermin dua wajah yang berdampingan. Wajah pertama adalah wajah politis negara, yakni kehadiran suatu partisipasi yang aktif dalam proses berkehendak sehingga menghasilkan suatu kesepakatan yang kolektif. Wajah kedua negara adalah wajah moral, yakni adanya kebebasan dan penghormatan yang tetap dijunjung untuk setiap aspirasi yang diajukan masyarakat dari suatu akta asosiasi. Dengan adanya kebebasan ini, setia warga akan terdorong untuk memusatkan perhatiannya kepada kepentingan yang lebih besar.[18]
Pada volonté párticuliéré, melekat dua matra khas yakni kepentingan yang semata-mata individual dan kepentingan umum. Kepentingan individual ini membuat individu menjadi pribadi yang khas, yang dapat dibedakan dari yang umum. Rousseau mengajak semua orang untuk berpikir secara realistis akan adanya kemungkinan perbedaan kepentingan dari masing-masing individu. Namun pada matra kepentingan sosial, timbul suatu kesadaran akan relasi sehat yang perlu dibangun untuk menjawabi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Dalam berproses, setiap individu pertama-tama membawa kedua matra kepentingan ini sekaligus. Kenyataan ini mengindikasikan secara jelas bahwa belum ada diferensiasi yang dibuat setiap individu untuk memprioritaskan apa yang seharusnya menjadi urusan dan kepentingan semua. Pada tahap awal ini, setiap invidu hanya sekedar menyuarakan segala hal yang dirasa menjadi kepentingannya. Dalam proses penyadaran selanjutnya, individu mulai mampu menyusun skala prioritas dari akumulasi kepentingan-kepentingan individu. Kehendak semua yang mulai terbentuk memberikan ruang yang lebih mapan bagi pencapaian kehendak umum. Rousseau beranggapan bahwa dari kehendak semua akan muncul suatu kehendak baru yang lebih original. Kehendak ini dapat mengungkapkan secara sporadis namun serentak kolosal apa yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat. Kehendak yang demikian adalah kehendak umum. [19]
Ada dua hal penting yang termaktub dalam kehendak umum ini. Pertama: “come from all”. Kehendak umum bukan merupakan kehendak semua sebab dalam kehendak umum, segala kehendak partikular yang terakumulasi menjadi kehendak semua telah menjalani proses pemurnian yang menjadikannya satu, utuh, tunggal. Kehendak umum ini dengan sendirinya bertransformasi menjadi acuan tertinggi kehidupan bersama. Kedua: “apply for all”. Kehendak umum ini tidak hanya berarti berasal dari yang partikular, namun juga diarahkan bagi semua yang partikular itu, sebab kehendak umum adalah penggambaran dari jalan finalitas, sebuah keterarahan yang ingin dicapai oleh setiap individu yang membangun kontrak dalam sebuah akta asosiasi.[20] Dengan teori yang demikian, Rousseau lalu menelurkan konsep res republica: negara sebagai urusan umum. Konsep res republica ini dijalankan lewat sebuah praktik pemerintahan yang demokrasi.


KEDAULATAN RAKYAT: SEBUAH CITA-CITA DEMOKRASI
 Pertanyaan mendasar yang bisa diajukan kepada Rousseau berkenaan dengan konsep res republicanya adalah “Bagaimana cara untuk mengembalikan manusia kepada martabat alamiahnya? Bagaimana ia dapat dibebaskan dari posisi teralienasi yang ia alami akibat absolutisme pemerintahan monarki yang ada?”[21] Jawaban alternatif yang diberikan Rousseau mengacu pada proses pergeseran kekuasaan absolut raja kepada penegakan kedaulatan rakyat. Paham kedaulatan rakyat sejauh yang dipahami Rousseau berarti menolak segala dominasi kekuasaan monarki yang termasuk juga di dalamnya paham hak raja atau golongan bangsawan yang memiliki wewenang khusus untuk memerintah secara penuh.
   Kedaulatan rakyat berarti: yang berdaulat terhadap rakyat hanyalah rakyat sendiri. Tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk meletakannya hukumnya kepada rakyat. Hukum hanya sah apabila ditetapkan oleh kehendak rakyat yang yang berdaulat sendiri. Paham kedaulatan rakyat adalah penolakan terhadap paham hak raja atau golongan atas untuk memerintah rakyat, penolakan terhadap anggapan bahwa ada golongan-golongan sosial yang secara khusus berwenang untuk memimpin. Rakyat adalah satu dan memimpin dirinya sendiri.[22]      
Acuan yang digunakan untuk mendiskusikan paham kedaulatan rakyat adalah karyanya The Social Contract. Dalam karyanya ini, Rousseau memberikan eksplanasi tentang dasar terbentuknya sebuah akta asosiasi yang tidak lain adalah negara. Konsep Rousseau tentang negara sebagai akta yang berdiri di bawah sebuah kontrak bersama tidak jauh berbeda dengan paham konstruksi negara John Locke dan Thomas Hobbes.[23] Dalam kontrak sosial ini, yang menjadi dasar persatuan individu yang mengikat diri, terkandung dua komponen utama, yakni komponen teleologis dan komponen struktural. “Konsep teleologis ini mengungkapkan sebuah tujuan dan tekad negara yang ingin dicapai bersama oleh semua warga negara. Sedangkan matra struktural berkenaan dengan kesepakatan mengenai sarana, proses dan prosedur guna mencapai nilai yang diidamkan seluruh warga.”[24] Konsensus dari kedua matra ini akan menghasilkan sebuah prinsip dan patokan dasar yang menjadi jiwa dan spiritualitas warga negara. Prinsip tersebut adalah ideologi. Dengan demikian ideologi dapat dipahami sebagai kerangka acuan guna mengintegerasikan seluruh masyarakat dan mensosialisasikan para warganya.
Dari ideologi, akan muncul sebuah semangat korps yang membangkitkan loyalitas dan partisipasi warga masyarakat. Akan tetapi hal ini hanya akan dimungkinkan jika dan hanya jika masyarakat sudah terlebih dahulu mengalami proses pembebasan yang mengeluarkannya dari kungkungan ketertekanan untuk bebas beraspirasi.  Keberadaan dan perwujudan diri setiap individu yang paripurna sekaligus yang dapat dijadikan sebagai sarana berpartisipasi aktif ini hanya dimungkinkan jika masyarakat berideologikan “kehendak rakyat.”[25] Hal yang dimaksudkan Rousseau dengan kehendak rakyat ini tidak lain adalah kehendak umum rakyat. Dari sini, menjadi jelas bagaimana Rousseau memberikan basis bagi konstruksi sebuah negara yakni kepercayaan kepada kehendak umum rakyat.[26]
Sebagai basis konstruksi sebuah negara alternatif, kehendak umum rakyat ini haruslah menjiwai seluruh elemen maupun mekanisme penyelengaraan sebuah negara. Dengan ketentuan ini menjadi masuk akal jika menurut Rousseau negara adalah res republica, urusan publik, urusan seluruh rakyat. Oleh ideologi ini, rakyatlah yang menjadi subjek sekaligus objek pemerintahan. Segala aturan hanya dapat dinyatakan sah sejauh berasal dari rakyat. Kenyataan ini mengembalikan fakta akan komposisi dua komponen kehendak rakyat yakni berasal dari rakyat dan ditujukan untuk rakyat. Oleh keberadaannya sebagai subjek sekaligus objek pemerintahan, rakyat sungguh memegang kedaulatan dalam sebuah negara. “Ia adalah Souverain (yang berdaulat).”[27]
Ada dua hal sebagai konstatasi kedaulatan rakyat ini. Pertama, rakyat memiliki wewenang penuh dalam negara. Pada dasarnya wewenang merujuk pada pengaruh seseorang yang berasal dari sebuah pengakuan kebanyakan orang akan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan itu nampak dalam hak mengatur dan mengeluarkan perintah. Namun dalam perspektif Rousseau, wewenang dihubungkan dengan esensi negara sebagai asosiasi politis yakni berbasiskan kehendak umum rakyat. Itu berarti Rousseau ingin menggarisbawahi wewenang yang sesungguhnya berasal serentak berlaku bagi rakyat. Kedua, kekuasaan identik dengan kehendak umum rakyat. Dalam padanya ia masih membedakan lagi dua jenis kekuasaan yakni kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.[28]
Kekuasaan legislatif berkenaan dengan kuasa mengarahkan segenap masyarakat kepada kebaikan kebaikan yang hendak dituju bersama. Kuasa itu tertuang dalam perumusan undang-undang dan konstitusi negara. Walau demikian, kekuasaan legislatif hanya berarti sejauh ia tidak memaksa melainkan menuntun rakyat untuk menyadari kebaikan bersama. Rakyatlah yang tetap memegang hak legislatif sebab undang-undang yang ada disusun berdasarkan kehendak umum rakyat bukan kehendak kelompok-kelompok tertentu. Kekuasaaan eksekutif berkenaan dengan fungsi pelaksanaan kehendak umum rakyat yang telah tersusun secara sistematis dalam undang-undang. Rousseau menggambarkan kedua kekuasaan ini dengan fungsi moral dan fungsi tindakan: tidak cukup hanya dengan keinginan saja seorang manusia dapat berpindah dari suatu tempat ke tampat yang lain. Ia harus pula menggerakan kakinya untuk melangkah. Karena itu, orang-orang lumpuh tidak dapat dikatakan berpindah sekalipun hal itu didukung oleh sebuah harapan dan pengertian yang teramat besar.
Arah kerangka berpikir Rousseau memperlihatkan posisi strategis bagi hadirnya sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan ini sekali lagi menempatkan kehendak umum rakyat sebagai esensi negara sekaligus patokan pengamalan semua bentuk kebijakan. “Prinsip kedaulatan adalah ditangan rakyat itulah yang menunjukan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya berada ditangan rakyat.”[29] Secara familiar, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan yang demikian menjadi sistem pemerintahan ideal yang dicita-citakan Rousseau terbentuk dalam sebuah negara alternatif. Pemerintahan demokratis yang bersumber pada suara rakyat yang bebas diadakan untuk melawan sistem pemerintahan yang dianggap sudah mapan di Perancis saat itu yakni kedaulatan raja.
Rousseau yang hendak memberontak, “membangkitkan” kekuatan super yang ada pada rakyat. Melalui teorinya itu ia hendak memposisikan rakyat sebagai sungguh manusia souverain. Hanya melalui sebuah pengaturan yang demikian manusia akan menemukan kembali keadaan alamiah yang baik dan melakukan sebuah sintesis demi tercapainya integrasi utuh antara keadaan alamiah dan sosialnya juga membebaskan diri dari posisi teralienasi akibat pengekangan hak dan kebebasan oleh sistem pemerintahan yang kacau.

BAGIAN II DEMOKRASI KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA
ASAS KEDAULATAN RAKYAT DENGAN SEBUAH JALAN MUSYAWARAH-MUFAKAT
Pidato-pidato yang dibawakan para founding fathers dalam sidang pertama BPUPKI[30] yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang konsep dasar negara Indonesia menempatkan dengan jelas asas kedaulatan rakyat sebagai salah satu dasar acuan kehidupan bernegara di Indonesia. Bung Karno[31] sendiri menyatakan bahwa “Mufakat atau demokrasi sebagai prinsip yang menekankan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melayani kepentingan seluruh warga, bukan hanya golongan atau kelompok tertentu, dan karenanya membutuhkan kerja sama dan partisipasi semua warga.”[32] Sementara itu, menurut Hatta[33], kedaulatan rakyat menjadi nilai yang secara original berurat akar dalam budaya dan pergaulan hidup seluruh bangsa. Karena itu, negara Indonesia haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat.[34] Dari pemahaman tentang asal konsep kedaulatan rakyat menurut Hatta, dapat dipahami mengapa Soekarno berani untuk menegaskan bahwa seluruh nilai dalam Pancasila bukan nilai-nilai asing yang diambil dari luar melainkan digali dari kekayaan ritus dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri.
Selain oleh kedua tokoh ini: Soekarno dan Hatta, pentingnya kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan bangsa Indonesia juga diungkapkan oleh Muhamad Yamin.[35] Beliau menempatkan kedaulatan rakyat dalam sebuah permusyawaratan sebagai tujuan kemerdekaan dan dasar negara. Dalam ungkapan yang senada Woerjaningrat juga menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus bersendi kekeluargaan. Perhatian para founding fathers terhadap konsep kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa bentuk negara yang dicita-citakan bangsa Indonesia bukanlah sebuah negara monarki, yang kedaulatannya berada di tangan seorang raja. Bentuk pemerintahan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah republik yang dengan demikian memberikan rakyat kedaulatan atas negara. Dengan memiliki kedaulatan atas negara, rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri.[36] Tidak ada suatu hambatan pun yang menghalangi rakyat untuk mengungkapkan aspirasinya dalam semangat kesatuan dan kebebasan.
Kesadaran akan tingginya nilai partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan Indonesia begitu kuat dirasakan sepanjang persidangan BPUPKI. Para founding fathers sunguh memahami penderitaan dan jeritan rakyat bangsa yang dijajah selama ratusan tahun. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan bersama yang dicapai tidak hanya lewat usaha diplomasi namun terlebih tertebus lewat darah para pejuang kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia sudah sepatutnya menjadi hak setiap masyarakat dan karena itu pula, setiap derap kebijakan dan pembangunan bangsa harus dibuat dalam suatu kehendak kolektif yang bernafaskan pola pemerintahan yang menjunjung kedaulatan rakyat seperti yang tercermin dalam sila keempat Pancasila.
Gagasan demokrasi Indonesia dengan semangat kekeluargaan ini sangat kuat diartikulasikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Soekarno yang adalah pencetus konsep dasar negara Pancasila mewanti-wanti tentang kemungkinan demokrasi tanpa demos (tanpa kedaulatan rakyat). Hatta juga menegaskan: “Demokrasi memberikan panduan dasar bahwa pemerintahan harus berasal dan melibatkan rakyat di negara tersebut. Dan, salah satu proses penting dalam demokrasi menurut Bung Hatta adalah soal prinsip kedaulatan rakyat.”[37] Lewat pernyataan ini Hatta secara jelas merujuk suatu bentuk kebijakan negara yang berasal dari kehendak umum rakyat, bahwa kekuasaan untuk mengatur negara ada di tangan rakyat. Itu sebabnya perlu dilakukan penyerahan kekuasaan atas daulat seorang pemimpin atau suatu golongan kepada daulat seluruh rakyat. Dengan ini, rakyat akan memiliki kepedulian akan masa depan negara yang juga adalah masa depannya sendiri. Rakyat tidak akan lagi merasa terbebani dengan kebijakan-kebijakan yang ada sebab rakyat tidak lagi ditentukan oleh suatu kekuatan yang berada di luar dirinya.[38]
Meski demikian, kedaulatan rakyat yang dipahami oleh Soekarno dan Hatta adalah kedaulatan rakyat yang khas milik bangsa Indonesia. “Demi persatuan itu, Soekarno menekankan pentingnya bangsa Indonesia menempuh jalan nasionalisme dan demokrasinya sendiri yang tidak perlu meniru nasionalisme dan demokrasi yang berkembang di Barat (juga tidak dengan demokrasi yang digagaskan Rousseau, pen.).”[39] Demokrasi  yang hendak dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi-deliberatif. Ini berarti kedaulatan rakyat Indonesia tetap memberikan peluang bagi hadirnya kelompok pemimpin yang disebut para wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat ini hanya memiliki kekuasaan sejauh hak tersebut diberikan oleh rakyat. Kekhasan demokrasi-deliberatif Indonesia hanya mungkin dijalankan dalam sebuah proses musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat menjadi sarana untuk menyeleksi kehendak seluruh rakyat sekaligus menjadi tameng bagi kemungkinan munculnya dominasi dari sekelompok orang dalam pengambilan keputusan. Pernyataan yang senada disuarakan juga oleh mantan Presiden Soeharto dalam kesempatan berpidato pada peringatan Dies Natalis ke-XXV Universitas Indonesia tanggal 15 Februari 1975 di Jakarta:
Dalam azas ini (asas kedaulatan rakyat, pen.) terletak jaminan keselarasan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. di dalamnya juga dapat dicegah penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah, baik penindasan melalui saluran ekonomi maupun lewat jalan politik. Di dalamnya juga terkandung sikap dasar bahwa kepentingan dan keselamatan bersama yang didahulukan; bukan kepentingan kelompoknya sendiri, walaupun kelompok itu besar. Kelompok yang besar maupun yang kecil pada akhirnya  dan secara sadar menundukkan diri pada kepentingan bersama dan keputusan bersama yang diambil setelah bermusyawarah untuk mencapai mufakat.[40]
Dalam bayangan Soekarno, demokrasi permusyawaratan itu berfungsi ganda. Di satu sisi, Badan Permusyawaratan/Perwakilan yang menjadi fasilitator untuk tercapainya demokrasi permusyawaratan ini bisa menjadi sarana pertemuan dan konfrontasi berbagai suara rakyat agar dicapai sebuah akumulasi kepentingan yang murni milik rakyat. Di sisi lain Badan Permusyawaratan ini juga menjadi sarana pemersatu dalam bangsa, sebab permusyawaratan Indonesia dilandaskan pada semangat kekeluargaan.[41] Badan Permusyawaratan-yang dalam rumusan terakhir diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi titik tumpu dan kekhasan demokrasi Indonesia. “Majelis ini merupakan penyelenggara negara yang tertinggi. Sebagai penjelmaan seluruh rakyat, majelis itu harus dibentuk sedemikian rupa agar sanggup mewakili segala unsur kekuatan kebangsaan senafas dengan semangat kekeluargaan dalam demokrasi permusyawaratan.”[42]
Demikian asas kedaulatan rakyat Indonesia dipahami sebagai basis berdirinya negara ini. Asas kedaulatan rakyat dijalankan dalam suasana musyawarah demi mencapai mufakat. Asas ini tidak hanya secara teoretis memberi bentuk terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di negara ini, tetapi juga mewujudkan suasana musyawarah itu secara riil dengan menghadirkan iklim kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Gagasan dasar para founding fathers bangsa Indonesia tentang kedaulatan rakyat dengan sebuah jalan musyawarah mufakat memang cukup berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat atas dasar kehendak umum Rousseau, namun demikian dalam proses penemuan konsep dasar negara ini, baik Soekarno, Hatta maupun tokoh-tokoh lain tetap menngunakan gagasan kedaulatan rakyat Rousseau sebagai acuan refleksi. Dengan demikian, pandangan seorang Rousseau tetap memberi forma bagi dasar kedaulatan rakyat negara Indonesia.
DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN INDONESIA
Meskipun konsep Pancasila Soekarno yang pada akhirnya disepakati dan diterima sebagai dasar negara Indonesia, namun bukan berarti hanya Soekarno saja yang menyadari urgensitas kehadiran asas mufakat atau demokrasi dalam konsep dasar negara bangsa ini. Sejak awal, Mohammad Hatta juga menjadi seorang tokoh yang dengan getol menyuarakan konsep demokrasi Indonesia. “Urgensitas demokrasi ditekankan Hatta karena demokrasi merupakan jalan bagi pembentukan wadah, di dalamnya rakyat diberikan ruang dalam sebuah pemerintahan...”[43] Hatta berasumsi bahwa atas basis kedaulatan rakyat yang dicita-citakan bersama segenap masyarakat, maka sistem pemerintahan demokrasi menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang rasional untuk diterapkan di Indonesia. Basis kedaulatan rakyat yang oleh Rousseau menempatkan rakyat sebagai souverain, dapat membuka peluang bagi partisipasi aktif rakyat menyuarakan arah dan tujuan pembangunan bangsa. Dengan kondisi yang kondusif ini, rakyat akan semakin mampu beradaptasi dengan dan membangun suatu pola pemerintahan alternatif “dari, oleh dan untuk rakyat”. Itulah sebabnya menurut Hatta, demokrasi yang harus dibangun di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat tanah air.
Jika ditelaah lebih dalam maka, akan ditemukan sebuah fakta bahwa demokrasi Indonesia bukan sekedar alat teknis yang dijadikan sebagai forma pemerintahan bangsa, melainkan juga merupakan cerminan jiwa, kepribadian, semangat, kultur bahkan cita-cita nasional.[44] Kenyataan ini semakin memperlebar jurang perbedaan konsep antara demokrasi ideal Rousseau dengan demokrasi-deliberatif yang menjadi cita-cita dan acuan hidup bernegara[45]. Jika demokrasi-deliberatif Indonesia hanya merupakan alat teknis penyelenggaraan pemerintahan, maka hal itu tidak jauh berbeda dengan semangat nasionalisme-sosialisme maupun ditaktor proletariat yang dimiliki bangsa lain. Pun semangat demokrasi yang dibangun tanpa dasar konsensus bersama dan kesamaan jiwa seluruh rakyat tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dalam artian memberi jaminan yang utuh, penuh bagi kebebasan masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan jika di kemudian hari kebebasan rakyat perlahan-lahan digusur dan digantikan pola ditaktor yang meniadakan kebebasan beraspirasi rakyat. Jika dikatakan bahwa demokrasi Indonesia sedari awal adalah jiwa, semangat, kepribadian seluruh bangsa, maka termuat pula suatu konsekuensi logis yang konstant, yakni “perwujudan demokrasi itu hendaknya diletakan di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan di atas cita-cita nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.”[46] Lagi-lagi konsekuensi logis lain yang turut terbentuk adalah adanya pengakuan yang total dan paripurna serta bertahan terhadap hak kebebasan dan kedaulatan setiap warga negara.
Selanjutnya, dapat ditemukan beberapa ciri dari asas kedaulatan rakyat ini dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia, yakni (1) kedaulatan rakyat (daulat rakyat), (2) permusyawaratan (kekeluargaan), (3) hikmat-kebijaksanaan (4) semangat keadilan, dan (5) teosentris.[47] Pertama, kedaulatan rakyat. Cita-cita pemuliaan kedaulatan bergema kuat dalam sanubari seluruh rakyat sebagai pantulan dari semangat  emansipasi dari berbagai macam bentuk penjajahan dan peninedasan. Cita–cita kedaulatan rakyat diproklamirkan dengan sebuah pengandaian bahwa jika suara rakyat dalam politik dihargai. Maka pengarauh yang dimiliki masyarakat akan semakin besardalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah negara yang berdaulat penuh.
Kedua, cita-cita permusyawaratn hadir sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan bangsa Indonesia. Permusyawaratan rakyat mengatasi paham dan kehendak pribadi serta kelompok dan aliran tertentu. Dengan ini, setiap rakyat hadir sebagai souverain tanpa harus tunduk kepada siapapun.
Ketiga, cita-cita hikmat-kebijaksanaan direfleksikan para founding fathers sebagai satu ciri yang khas milik demokrasi Indonesia. Cita-cita ini dirumuskan dalam terang kesadaran akan pentingnya keutamaan-keutamaan moral yang perlu dimiliki tidak hanya oleh anggota badan permusyawaratan dan perwakilan rakyat, tetapi juga oleh seluruh masyarakat dalam kontinuitas proses berpolitik.
Keempat, tujuan demokrasi Indonesia diarahkan kepada pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat baik materil maupun moril. Rakyat berhak merasakan rasa aman ketika melihat para wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan bersama.
Kelima, demokrasi Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai teosentris-yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat sekular kepada kehidupan moral-spiritual. Hal ini dirasakan penting sebab jalan keterarahan yang ingin dilalui bangsa ini adalah hadirnya masyarakat negara Indonesia yang menjunjung semangat ketuhanan dan kemanusiaan.
Dengan ciri-ciri ini, demokrasi Indonesia bertransformasi menjadi demokrasi yang spiritualis serta humanis. Demokrasi Indonesia juga semakin menemukan asal dan tujuannya yang khas dibandingkan cita-cita demokrasi negara-negara lain. Pelaksanaan demokrasi permusyawaratan Indonesia diharapkan tidak hanya dapat membangkitkan animo seluruh rakyat untuk terlibat secara aktif dalan setiap pengambilan keputusan bersama juga termasuk dalam pengontrolan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati, tetapi juga dijiwai oleh semangat spiritual yang tinggi sebagaimana telah ada dalam sejarah setiap etnis dan kebudayaan di tanah air dan dilaksanakan dalam sebuah semangat persaudaraan yang pada prinsipnya selalu menghargai keutuhan individu-individu yang berdaulat.

PENUTUP
Ketidakmapanan kondisi masyarakat Perancis yang ditimbulkan oleh tirani Raja Louis XIV, membangkitkan kesadaran Rousseau tentang sebuah model sistem pemerintahan yang seharusnya ada dalam sebuah negara yang ideal, negara alternatif. Rousseau berpijak pada sebuah pola pikir yang memandang keadaan alamiah manusia sebagai satu-satunya jalan untuk mengeluarkan masyarakat Perancis dari keadaan teralienasi. Kerangka berfilsafat yang demikian menjauhkannya dari kerangka berpikir para filsuf abad pencerahan lainnya. Rousseau menolak segala bentuk pendewaan karya akal budi manusia yang menghasilkan absolutisme dan totalitarisme sistem pemerintahan monarki yang tengah diusung di Perancis. Kenyataannya, semangat hidup atas dasar kedaulatan rakyat belum dimiliki oleh masyarakat Perancis. Hal ini mengakibatkan rapuhnya penerapan gagasan demokrasi kedaulatan rakyat yang dicita-citakan Rousseau. Maximilian Robbespierre menerapkan konsep demokrasi Rousseau secara murni dan ternyata hal ini hanya mengantar Perancis ke dalam suasana yang lebih kacau. Rousseau yang menolak adanya badan perwakilan rakyat demi mencegah aspirasi yang bukan dari rakyat, diterima dan dijalankan secara utuh oleh Robbespierre. Alhasil, suara rakyat menjadi hakim keji bagi bagi semua orang.[48]
Konsep kedaulatan rakyat Indonesia memang telah disapih seutuhnya dari konsep demokrasi Rousseau. Di Indonesia, konsep kedaulatan rakyat ditelurkan Soekarno dan kawan-kawan dari sebuah refleksi akan keutamaan yang dimiliki bangsa ini. Justru karena ide kedaulatan rakyat telah mendarah-daging dalam seluruh entitas etnis dan kebudayaan Indonesia, maka ide demokrasi permusyawaratan menjadi jalan terbaik bagi penerapan sistem pemerintahan di Indonesia.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku-Buku:
Beraf, Charles. Orang-Orang Kalah. Problem Bernegara dalam Filsafat Politik J.J.Rousseau. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, cet.I, 2012.
Krissantono (ed). Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi     Centre for Strategic and International Studies, cet. I, 1976.
Latif, Yudi. Negara Paripurna. Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. kedua, 2011.
Suseno, Franz Magnis. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, cet. 14, 2002.
Wittimena, Reza A. A. Melampaui Negara Hukum Klasik. Yogyakarta: penerbit Kanisius, cet. 5, 2007.

Jurnal Ilmiah:
Seri buku VOX 56/01/2012. Membincangkan Pancasila: Dasar, Ideologi dan Falsafah Negara. Yogyakarta: Percetakan Moya Zam Zam Printika, 2012.
Internet:

http://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/kedaulatan-rakyat/. Diakses pada tanggal 27 Desember 2012.
http://ilhamendra.wordpress.com/2010/11/19/teori-kedaulatan/. Diakses pada tanggal 27 Desember 2012.

kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-presiden-soekarno.html. Diakses tanggal 27 Mei 2013.
http://media.isnet.org/iptek/100/Bacon.html. Diakses tanggal 28 Mei 2013.
http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes. Diakses tanggal 27 Mei 2013.









[1] A. Setyo Wibowo, “Demokrasi Esoterik Jean Jacques Rousseau”, Kata Pengantar dalam Charles Beraf, Orang-Orang Kalah: Problem Bernegara dalam Filsafat Politik J.J. Rousseau, (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2012), hlm. xxi.
[2]Charles Beraf, Orang-Orang Kalah: Problem Bernegara dalam Filsafat Politik J.J. Rousseau, (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2012), hlm. 54.
[3] Ibid., hlm. 2.
[4] Ibid.
[5] Judul subbahasan ini dikutip langsung dari judul subbahasan pertama dalam  kata pengantar yang ditulis A. Setyo Wibowo untuk buku Orang-Orang Kalah: Problem Bernegara dalam Filsafat Politik J.J. Rousseau yang ditulis Charles Beraf  tanpa mengutip keseluruhan ide A. Setyo Wibowo. Ibid., hlm. xix.
[6] Ibid., hlm. 17-18.              
[7] Bacon lahir di London tahun 1561, putera pegawai eselon tinggi masa Ratu Elizabeth. Tatkala menginjak usia dua belas tahun dia masuk belajar di Trinity College di Cambridge, tetapi baru tiga tahun keluar begitu saja tanpa menggondol gelar apa pun. Mulai umur enam belas dia kerja sebentar di staf Kedubes Inggris di Paris. Tetapi begitu umurnya masuk delapan belas sang ayah mendadak meninggal. Umur dua puluh tiga dia terpilih jadi anggota Majelis Rendah. Dalam masa pemerintahan James I, Bacon maju pesat di kalangan pemerintahan. Tahun 1607 ia menjadi konsultan umum bidang hukum dan tahun 1613 dia menjadi jaksa agung. Anak tangganya tidak sampai di situ, tahun 1618 dia ditunjuk jadi ketua Majelis Tinggi, satu kedudukan yang kasarnya setarap dengan hakim agung pada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Di tahun itu juga dia peroleh gelar "baron" dan tahun 1621 dinobatkan lagi jadi "viscount", satu gelar kebangsawanan di atas "baron" tetapi di bawah "earl." http://media.isnet.org/iptek/100/Bacon.html. Diakses tanggal 28 Mei 2013.
[8] Sebagai seorang anggota les philophes, Rousseau diminta untuk menyumbangkan tulisan pada ensiklopedi. Diderot (1713-1784), seorang filsuf yang berideologikan pencerahan dan aspirasi kaum borjuis dan yang juga menjadi editor untuk ensiklopedi memuji tulisan Rousseau  yang memiliki warna yang berbeda dengan tulisan-tulisan lain dalam ensiklopedi. Karangannya Discourse on the Sciences and Arts menjadi sumbangan berharga bagi gerakan pembebasan masyarakat dari tirani Louis XIV(1638-1715). Perbedaan ini memunculkan kritikan dari kelompok ensiklopedis lain seperti Voltaire (1694-1778).
[9] Karya ini diterbitkan pada tahun 1762. Dalam karya tersebut, Rousseau bermaksud untuk menemukan suatu bentuk masyarakat yang legitim pada dirinya sendiri dan tetap bebas. Dia memulai kalimat awal bukunya dengan mengemukakan situasi riil yang dialami masyarakat Perancis saat itu. Bagaimanapun bukunya ini sekaligus menjadi kritik sosialnya melawan tirani Louis XIV. Reza A. A. Wittimena, Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas, (Yogyakarta:Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 51-52.
[10] Franz Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Yogyakarta:Penerbit Kanisius, 1992), hlm. 80.
[11] Ibid.
[12] Sebagaimana dikutip Beraf dalam Orang-Orang Kalah. Charles Beraf, op.cit., hlm. 1-2.
[13]A. Setyo Wibowo, op.cit., hlm. xxvi.
[14]Charles Beraf,  op.cit., hlm. 56.
[15] Sebagaimana dikutip Beraf dalam Orang-Orang Kalah. Ibid., hlm. 56-59.
[16] http://ilhamendra.wordpress.com/2010/11/19/teori-kedaulatan/. Diakses tanggal 27 Desember 2012.
[17] Dalam paragraf  ini, penulis menngunakan kata kehendak dan kepentingan secara bergantian. Perlu dipahami bahwa dalam konsep pemikiran Rousseau, kedua kata ini memiliki relasi semantis, dengan demikian kedua kata ini merujuk pada makna yang sama. Dalam pemahaman yang sama penulis juga menggunakan baik kepentingan maupun kehendak.
[18] Charles Beraf, loc.cit.
[19] Ibid., hlm. 62-64.
[20] Ibid., hlm. 67-68.
[21] Franz Magnis Suseno, loc.cit.
[22] Ibid., hlm. 80-81.
[23] John Locke (1632-1704) adalah seorang  filsuf Inggris. Karyanya yang terkenal adalah Essay Concerning Human Understanding dan Two Treaties of Government. Buku yang terakhir ini memuat gagasan  filsafat politik dan hukumnya. Locke dikenal sebagai filsuf pertama yang merumuskan konsep liberalisme secara komperhensif. Reza A. A. Wittimena, Op.Cit., hlm. 13-15. Sedangkan  Thomas Hobbes (1558-1679) dalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirismePandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme-materialisme serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian moral di Inggris serta filsafat politik, khususnya melalui bukunya yang amat terkenal Leviathan. Hobbes tidak hanya terkenal di Inggris tetapi juga di Eropa DaratanSelain dikenal sebagai filsuf, Hobbes juga terkenal sebagai ahli matematika dan sarjana klasik. Ia pernah menjadi guru matematika Charles II serta menerbitkan terjemahan Illiad dan Odyssey karya Homeros. http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes. Diakses tanggal 27 Mei 2013.
[24] Charles Beraf, op.cit., 72.
[25] Ibid., hlm. 73.
[26] Franz Magnis Suseno, op.cit., hlm. 81.
[27] Charles Baref, op.cit., hlm.74.
[28] Ibid.,75-78.
[29] http://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/kedaulatan-rakyat/. Diakses tanggal 27 Desember 2012.
[30] Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dibentuk sebagai sebuah badan persiapan formal bagi seluruh proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keseluruhan anggota badan ini terdiri atas 69 orang yang dapat dibagi ke dalam lima golongan yakni golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat, wakil kerajaan dan golongan peranakan (peranakan  Tionghoa, Arab dan Belanda. Ketua dari badan ini adalah Dr. Radjiman Wediodiningrat. Bdk. Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 9.
[31] Ir Soekarno dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan juga sebagai Pahlawan Proklamasi, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Saat ia lahir dinamakan Koesno Sosrodihardjo.
kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-presiden-soekarno.html. Diakses tanggal 27 Mei 2013.
[32] Sebagaimana dikutip oleh Willy Gaut dalam Willy Gaut, “Menjejaki Hakikat Dan Mempertegas Fungsi Pancasila”, dalam Seri Buku VOX seri 56/01/2012, (Yogyakarta: Moya Zam Zam Printika), hlm.24.
[33] Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Ia adalah Wakil Presiden Pertama Indonesia. Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama "Indonesia", Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Intemasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/08/biografi-mohammad-hatta.html. Diakses tanggal 27 Mei 2013.
[34] Yudi Latif, op.cit., hlm. 385-386.
[35] Muhammad Yamin dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus 1903. Pendidikan yang sempat diterima Yamin, antara lain, Hollands inlands School (HIS) di Palembang, tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, Algemene Middelbare School (AMS) ‘Sekolah Menengah Umum’ di Yogya, dan HIS di Jakarta. Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalaninya selama lima tahun. Studi di AMS Yogya sebetulnya merupakan persiapan Yamin untuk mempelajari kesusastraan Timur di Leiden. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisaasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka yang pernah dipimpin Yamin, antara lain, adalah, Yong Sumatramen Bond ‘Organisasi Pemuda Sumatera’ (1926–1928). Dalam Kongres Pemuda II (28 Oktober 1928) secara bersama disepakati penggunaan bahasa Indonesia. Organisasi lain adalah Partindo (1932–1938). Dari riwayat pendidikannya dan dari keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa Yamin termasuk seorang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikannya pendidikan Barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan. Ia tetap membawakan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali halini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya karena ayah ibu Yamin adalah keturunan kepala adat di Minangkabau. Ketika kecil pun, Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914. Dengan demikian, dapat dipahami apabila Yamin tidak terhanyut begitu saja oleh hal-hal yang pernah diterimanya, baik itu berupa karya-karya sastra Barat yang pernah dinikmatinya maupun sistem pendidikan Barat yang pernah dialaminya. http://kolom-biografi.blogspot.com/2010/03/biografi-muhammad-yamin.html. Diakses tanggal 27 Mei 2013.
[36] Ibid., hlm.407.
[37] Sebagaimana dikutip Yudi Latif dalam Negara Paripurna  Ibid., hlm. 415.
[38] Ibid.
[39] Ibid., hlm 409.
[40] Sebagaimana dikutip Krissantono dalam Krissantono (ed), Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila, (Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre For Strategic And International Studies, 1976), hlm. 59-60.
[41] Yudi Latif, op.cit., hlm. 422-423.
[42] Ibid., hlm. 437.
[43] “Mohammad Hatta menyadari hal ini sebab ia telah mengenal demokrasi semenjak menjadi mahasiswa pada Handels-Hogeschol serta anggota perhimpunan Indonesia di Rotterdam, Belanda pada tahun 1921.” Rully Raki, “Bukan “Pancasial” Melainkan Pancasila”, dalam Seri Buku VOX seri 56/01/2012, op.cit., hlm. 106-107.
[44] Yudi Latif, op.cit., hlm. 475.
[45] Perbedaan mendasar dari gagasan demokrasi Rousseau dengan gagasan demokrasi Indonesia terletak dalam: Pertama, latar belakang munculnya gagasan demokrasi Rousseau adalah kondisi tertekan masyarakat Perancis karena kezaliman Raja Louis XVI. Hal ini mengindikasikan bahwa gagasan demokrasi hanya ada dalam dunia ide Rousseau. Dapat disinyalir bahwa konsep itu tidak pernah ada apalagi dimiliki oleh masyarakat Perancis. Sementara itu, demokrasi Indonesia selain direfleksikan dari kondisi masyarakat akibat penjajahan juga berasal dari upaya penggalian akan nilai luhur yang ada dalam kebudayaan bangsa sendiri. “Hatta menemukan ciri kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti yang ada di Minagkabau jauh sebelum kemerdekaan bangsa.” (Yudi Latif: 2011). Kedua, Rousseau tidak pernah menghendaki adanya sistem perwakilan atas suara rakyat. Sekalipun ia mengakui adanya dua jenis kekuasaan sebagai konsekuensi pemerintahan demokrasi (legislatif dan eksekutif), namun baginya dua kekuasaan ini tidak berdaya sama sekali di hadapan kedaulatan rakyat sebab seluruh rakyat sendirilah yang menjadi komponen penyusun dua kekuasaan ini. Sebaliknya, gagasan demokrasi Indonesia tetap mengakui kekuasaan yang dimiliki badan perwakilan rakyat itu.
[46] Ibid., hlm.476.
[47] Ibid., hlm. 476-485.
[48] Franz Magnis Suseno, op.cit., hlm 82.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar