Sabtu, 28 September 2013

Pilkada SBD

IRONI PILKADA
(Kritik atas hasil Pilkada SBD)
Oleh: Yohan Rogan 

Terhitung sejak tanggal 16-21 September 2013 berturut-turut Pos Kupang menurunkan berita-berita seputar kontroversi hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati SBD periode 2013-2018. Pemberitaan-pemberitaan tersebut sedikitnya memperlihatkan satu dari sekian banyak kasus ketimpangan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Sungguh disesalkan bahwa suara rakyat dimanipulasi oleh pihak-pihak berwenang demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kontroversi dalam pilkada seperti yang terjadi di Kabupaten SBD ini bukanlah kasus yang pertama. Beberapa bulan sebelumnya juga muncul masalah serupa dalam tataran yang lebih umum yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Menjadi sangat ironis jika deretan kasus kontroversial seperti ini disandingkan dengan predikat “termiskin, terbelakang, dan terkorup” yang begitu lekat dengan Provinsi NTT.
Sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia memuat di dalamnya tanggung jawab pemerintah sebagai wakil dan penerus aspirasi rakyat (Bdk. Reza A. A. Wittimena, 2007:193). Sebagai wakil dan penerus aspirasi rakyat, pemerintah sewajarnya mempertanggungjawabkan kinerja kerjanya di hadapan rakyat. Para wakil rakyat tidak bekerja untuk kepentingan sekelompok orang saja sebab legitimasi atas jabatan sebagai wakil rakyat ditentukan oleh suara rakyat yang memilih. Namun kenyataannya, peran para wakil rakyat ini telah direduksi sampai kepada taraf egosentris. Sadar atau tidak, kenyataan yang demikian telah membelokkan cita-cita perjuangan para founding fathers untuk mendirikan Negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Penggelembungan 13.172 suara dalam Pilkada SBD yang memenangkan Paket MDT-DT mengindikasikan terkikisnya kesadaran berbagai pihak berwenang akan peran wakil rakyat yang sesungguhnya. Di tengah aksi protes dan penolakan yang dilakukan baik oleh beberapa tokoh masyarakat (tomas) asal Kabupaten Sumba Barat Daya maupun oleh Aliansi Rakyat NTT Peduli SBD, muncul juga opini dari parpol pendukung Paket MDT-DT agar KPU konsisten dengan keputusan kemenangan Paket MDT-DT apalagi setelah ada keputusan MK yang menguatkan hasil pleno KPU SBD. Lagi-lagi ditemukan ironi dalam kasus ini. Dengan alasan bahwa KPU memiliki wewenang untuk mengumumkan kemenangan salah satu Paket dan putusan MK yang mendukung kemenangan Paket tersebut, suara rakyat diabaikan. Lebih lanjut lagi, pihak-pihak ini memberikan solusi untuk menjatuhkan hukuman hanya bagi oknum-oknum yang terlibat dalam penggelembungan suara, tetapi meluluskan keputusan kemenangan Paket MDT-DT.
Tampaknya masa depan suram sedang membuntuti kabupaten yang baru seumur jagung ini. Pasalnya, pilkada SBD ini merupakan pilkada yang kedua sepanjang sejarah eksisnya kabupaten yang diresmikan pada 22 Mei 2007 berdasarkan UU No. 16 tahun 2007. Peluang terdegradasinya suara rakyat sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah semakin terbuka lebar. Legitimasi kedudukan dan wewenang pemerintah oleh suara rakyat digeser oleh suara sekelompok instansi yang bernaung di bawah wewenang untuk melaksanakan pemilu dan yang mengusung paket-paket tertentu. Jabatan pemerintah lebih dipandang sebagai bisnis untung-rugi daripada panggilan untuk melayani.
Jika hal ini benar dan terus berlanjut, maka ancaman berubahnya haluan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat kepada parpol pengusungnya akan semakin besar. Pemerintah merasa lebih wajib memenuhi kebutuhan parpol dan pihak-pihak yang mendukungnya daripada memperjuangkan nasib rakyat yang dipimpinnya (Bdk. Budi Kleden, 2008:54). Tidak hanya dalam ruang lingkup kabupaten saja, berubahnya haluan tanggung jawab pemerintah juga dapat terjadi dalam ruang lingkup Provinsi NTT. Ancaman ini dapat merusak hakikat negara sebagai institusi pelindung hak rakyat dan sistem pemerintahan sebagai sarana bertumbuh dan berkembangnya kepedulian rakyat terhadap kehidupan bernegara. Kritik masyarakat tidak lagi “diminati” pemimpinnya sebab suara rakyat tidak lagi menjadi prioritas para pemimpin.
Mental yang demikian akan semakin kuat membendung laju pembangunan daerah. Selamanya NTT akan identik dengan predikat “termiskin, terbelakang, dan terkorup” jika pemimpinnya berhenti menaruh perhatian pada suara rakyat alih-alih lebih mengutamakan kehendak yang partikular. Terhadap ancaman serius ini, rakyat harus terus angkat bicara sebab kekuatan suara rakyat melampaui kekuasaan pemerintah. 

Kleden, DR. Budi, SVD. Kampung Bangsa Dunia. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, cet. II, 2008.
Wittimena, Reza A. A. Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, cet. 5, 2007.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar